Ulama Desak Gubernur Terapkan Syari’at Secara Kaffah

Waled Nuruzzahri menyerahkan secara simbolis rekomndasi ulama dari seluruh Aceh kepada Gubernur Aceh di Pendopo

SEBANYAK 140 ulama dayah dari seluruh Aceh, Senin siang (11/11/2013) tiba di Pendopo Gubernur Aceh. Kedatangan mereka yang ingin berdialog dengan orang nomor satu di Aceh, yaitu Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah dan Pemangku Wali Nanggroe Aceh, Malek Mahmud Alhaytar difasilitasi oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa perwakilan kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Sebelum dialog berlangsung, para ulama itu terlebih dahulu bermusyawarah di Hotel Permata, Banda Aceh untuk mendiskusikan berbagai persoalan ummat dan disepakati poin-poin rekomendasi yang akan diberikan kepada Gubernur Aceh sebagai maklumat untuk diteruskan menjadi program kebijakan.

Dalam dialog yang berlangsung sekitar dua jam, Waled Nuruzzahri dari Samalanga tampil ke depan membacanya poin-poin rekomendasi ulama Aceh kepada Gubernur yang keseluruhannya mencakup rekomendasi untuk penerapan syariat Islam secara kaffah, perbaikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dayah, keagamaan, pendidikan dan pemerintahan. Seusai pembacaan dan kata sambutan mewakili ulama,  Waled Nuruzzahri menyerahkan rekomendasi ini kepada Gubernur dan disaksikan oleh para peserta.

Pada salah satu sub poin kedua, rekomendasi yang ditandatangani oleh Abu Hasanoel Basry (Abu Mudi), Waled Nuruzzahri Yahya dan Abi Drs. Hasbi Daud, M.Ag ini, para ulama menyeru kepada Gubernur Aceh untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Dinul Islam secara kaffah, para ulama meminta agar pemerintah menerapkan pelaksanaan sistem ekonomi Aceh yang berlandaskan Dinul Islam seperti menjadikan Bank Aceh (seluruh unit Bank Aceh) sebagai Bank Syariah.

Pada sesi diskusi, beberapa ulama lainnya juga tampil berdialog dengan Gubernur Aceh seperti Waled Marhaban dari Bakongan, Abi Hasan dari Dayah perbatasan dan Tgk Syarqwai dari Bener Meriah. Semua perwakilan ulama dalam dialog ini menekankan pada tuntutan agar pemerintah Aceh betul-betul serius memperhatikan persoalan pendidikan dan agama di Aceh, menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, memperhatikan dan membangun wilayah Aceh yang terisolir seperti Bulohseuma di Aceh Selatan, keharusan merawat damai Aceh dan sebagainya.

Sementara itu, Gubernur Aceh saat merespons aspirasi ulama ini mengaku akan mencoba mengimplementasikan poin-poin rekomendasi ini setelah melewati berbagai tahapan kajian akademik. (teuku zulkhairi)